PDI Perjuangan Kembali Kritiki KPU Soal Sirekap
时间:2025-06-05 07:05:51 出处:探索阅读(143)
JAKARTA,quickq下载 DISWAY.ID-- PDI Perjuangan kembali mengkritiki KPU RI terkait permasalah yang terjadi pada aplikasi Sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap.
Salah saksi PDI Perjuangan, Harli yang hadir pada rapat pleno rekapitulasi suara tingkat nasional di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat mengatakan bahwa Sirekap sudah tidak sesuai dengan fungsinya, yakni sebagai informasi perhitungan untuk diketahui masyarakat.
BACA JUGA:Bawaslu Sudah 3 Kali Surati KPU Soal Polemik Sirekap
Oleh karena itu, Harli meminta dengan tegas kepada pihak KPU RI untuk menjelaskan gamblang tujuan dari aplikasi Sirekap itu.
Lebih lanjut, dia juga mengatakan bahwa sudah seharusnya Sirekap menjadi informasi yang benar agar nantinya bisa menjadi sarana advokasi.
BACA JUGA:Tegas! Saksi Paslon 01 dan 03 Beri Kritikan Tajam Soal Sirekap
"Informasi itu ada 4 fungsi, fungsi sebagai informasi itu sendiri, sebagai sarana advokasi, kalau informasi salah digunakan advokasi bisa jadi masalah, Sirekap itu," kata Harli, Sabtu, 2 Maret 2024.
Tidak hanya itu, Harli juga tidak ingin informasi yang diberikan oleh KPU disalahtafsirkan oleh pemilih sehingga dianggap sebagai informasi yang tidak benar.
BACA JUGA:Dinilai Gagal Total, Pengamat Sarankan KPU Tutup Aplikasi Sirekap
"Informasi sebagai sarana pendidikan, jangan sampai KPU menyampaikan informasi pendidikan yang di ini itu ditafsirkan oleh pemilih sebagai informasi yang nggak benar," imbuhnya.
Oleh karena itu, dengan banyaknya permasalahan terhadap aplikasi Sirekap, bahkan banyak informasi-informasi yang tidak benar, pihaknya meminta kejelasan dan ketegasan dari KPU terkait polemik tersebut.
Apalagi sebelumnya, pihak PDI Perjuangan juga sempat meminta KPU untuk menghentikan proses perhitungan melalui aplikasi Sirekap.
BACA JUGA:Respons Penolakan Sirekap dari PDI Perjuangan, KPU Segera Rapat Pleno
"Di sini kita tidak menggunakan informasi di publik, itu informasi yang namanya KW-KW, jadi harus kualitas yang nomor satu begitu. Ini yang kami minta tanggapan, apakah tanggapan KPU terhadap tanggapan kami," kata Harli.
- 1
- 2
- »
上一篇: Menhub Budi Karya Sebut Pemerintah Dorong Penggunaan Kendaraan Listrik, Guna Kurangi Polusi
下一篇: Pemerintah Telusuri Penyebab PHK Massal, Naik 21,4% Tahun 2024
猜你喜欢
- Membekukan Roti agar Lebih Tahan Lama, Amankah?
- Kabar Baik, Harga Baterai Kendaraan Listrik Turun Tajam, Mobi Listrik Jadi Murah Dong?
- OTT Bupati Talaud: Ada Uang Rp500 Juta dan Berlian
- Pajak Cuma Dipatok 5 Persen untuk Pembelian Mobil PHEV
- KPK Cecar Kepala BPBD Provinsi Maluku Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami
- Penangkapan Si Kembar Hampir Gagal, Ada yang Bocorkan
- 5 Paspor Termahal di Dunia, Australia Tertinggi dengan Rp4,2 Juta
- Polisi Sita Tas LV, Go Yard dan Sandal Tory Burch Milik Si Kembar Rihana
- Usai Deklarasi Ridwan