Trump Sebut Deadline Tarif Bisa Diperpanjang, Ini Syaratnya!
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan bahwa dirinya terbuka untuk memperpanjang tenggat waktu pemberlakuan tarif dagang terhadap sejumlah negara mitra, namun menekankan bahwa ia tidak melihat perpanjangan tersebut sebagai suatu keharusan.
Trump menyebut bahwa negosiasi dagang dengan beberapa negara masih berlangsung, termasuk dengan Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa.
Baca Juga: Trump Patok Harga Rp82 Miliar Buat jadi Warga Negara AS, Mau?
“Kami berada dalam posisi yang kuat dalam hal perjanjian dagang. Kami sedang bernegosiasi dengan banyak negara, dan semuanya ingin membuat kesepakatan dengan kami,” kata Trump, dilansir Jumat (13/6).
Meski bersikap terbuka terhadap perpanjangan, ia menegaskan bahwa pemerintahannya siap untuk segera mengirim surat resmi kepada puluhan negara yang berisi persyaratan dagang baru. Negara-negara tersebut kemudian dapat memilih untuk menyetujui atau menolak isi surat tersebut.
“Pada titik tertentu, kami akan mengirim surat kepada mereka... isinya akan seperti ini: ‘Ini kesepakatannya. Anda bisa terima atau tolak.’ Tapi kami belum sampai pada titik itu,” jelas.
Sementara Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent memberikan sinyal lebih lanjut terkait fleksibilitas tenggat waktu. Ia menyebut bahwa negara-negara yang menunjukkan itikad baik dalam negosiasi mungkin akan diberikan tambahan waktu.
“Sangat mungkin bahwa negara-negara yang sedang bernegosiasi secara tulus akan kami berikan perpanjangan waktu, untuk memungkinkan kelanjutan negosiasi yang konstruktif,” ujar Bessent.
Pernyataan Bessent menjadi pertama kalinya pejabat pemerintahan secara terbuka mengisyaratkan kemungkinan perpanjangan dari jeda tarif yang saat ini berlaku. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut akan ditinjau berdasarkan sikap kooperatif masing-masing negara mitra.
Baca Juga: Kesempatan Terakhir, Menkeunya Trump Harap China Patuhi Kesepakatan Dagang
Pemerintahan Trump saat ini tengah bersiap untuk memberlakukan kenaikan tarif secara unilateral pada puluhan negara mulai Juli 2025. Rencana ini menjadi bagian dari strategi dagang agresif yang diusungnya dalam upaya mempersempit defisit perdagangan dan memperkuat posisi ekonomi domestik.
(责任编辑:综合)
- Jaksa sebut Menpora Lakukan Pemufakatan Jahat
- Istana: Yang Menganggu itu Premannya, Bukan Ormasnya
- Paramount Land Hadirkan Matera Signature, Hunian Mewah di Gading Serpong
- Syarat Dapat Saldo Dana Bansos KJP Plus 2025, Rata
- Jokowi Bakal Jadi Inspektur Upacara Perayaan HUT ke
- Prabowo Minta Perusahaan yang Melanggar Pertanahan dan Hutan Ditindak Tegas
- Dirjen Pajak Resmi Terbitkan Aturan PPh Karyawan, Simak Syarat dan Ketentuannya
- Sistem Harga di Jepang Akan Bikin Turis Bayar Lebih Mahal dari Warlok
- PLN Icon Plus Ungkap Modus Distribusi Internet Ilegal yang Banyak Terjadi di Masyarakat Indonesia!
- Bahas Pelantikan Kepala Daerah Terpilih, Komisi II DPR RI Rapat dengan Mendagri, KPU dan Bawaslu
- Rekening Auto Gendut Rp 1,8 Juta! Cek Skema Pencairan PIP 2025 di pip.dikdasmen.go.id
- Prabowo: Ciri Khas Negara Gagal Tercermin dari Tentara dan Polisinya Gagal!
- Seleksi Calon Terus Bertambah, Pansel: Jumah Pendaftar Capim KPK 253 dan Dewas 171
- Bangun Pabrik Pertamanya, Hyundai Bilang Akan Ciptakan Ribuan Lapangan Pekerjaan
- 18 Paskibraka Putri Lepas Jilbab Saat Pengukuhan di IKN, PPI Duga Ada Tekanan
- Ada Dahlan Iskan hingga Mantan Ketua KPK Masuk Calon Anggota Dewan Pers, Simak Selengkapnya
- Waspada, Makanan dan Minuman Ini Bisa Bikin Dehidrasi Saat Puasa
- Kalender Februari 2025 Lengkap Tanggal Merah, Ada Long Weekend?
- Ditpolair Mabes Polri Tangkap Kapal Bermuatan Sepatu Bekas
- Prabowo Berniat Singkirkan Menteri yang Tak Kerja untuk Rakyat, Mensos Bilang Begini